Indragiri Hilir

Desa Tekulai Hilir Gesa Raperdes SOTK Menjadi Perdes SOTK

raperdes tkl scape
Suriadi, Kades Tekulai Hilir (No. dua dari kanan), Rusdi, Ketua BPD didampingi perwakilan perempuan dan perangkat desa dalam acara musyawarah desa membahas Raperdes SOTK. Foto : (Anjar/Riauposting.com)

TEMBILAHAN – Sebagaimana amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka desa-desa yang telah dilakukan  pemilihan Kepala Desa (Kades) pada 2015 lalu sudah harus memiliki perangkat desa yang definitif.

Menurut Kades Tekulai Hilir, Suriadi SP, konsultasinya dengan pihak Pembina Perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan (P3DK) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil, memang masih banyak desa-desa, terutama dengan Kades baru belum memilki perangkat desa yang definitif.

Hal itu disebabkan masih banyak desa-desa yang belum membuat Peraturan Desa (Perdes) mengenai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Untuk sementara pihak BPMPD melalui P3DK masih memaklumi karena cukup banyak Kades yang baru pertamakali menjabat masih perlu mendalami sistem administrasi pemerintahan desa.

Kepada Riauposting.com Suriadi menjelaskan dari konsultasinya dengan PLH Kasubdit P3DK, Edi Novrizal, bahwa 2017 seluruh desa sudah harus memiliki perangkat desa  definitif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2015. Untuk itulah pada Sabtu (8/10/2016) pagi, bertempat di Kantor Desa Tekulai Hilir pihaknya mengadakan rapat musyawarah desa guna membahas Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) SOTK agar menjadi Perdes SOTK.

“Alhamdulillah, musyawarah desa mengenai pembahasan Raperdes SOTK menjadi Perdes SOTK berjalan lancar. Setelah kita paparkan pentingnya Perdes SOTK sebagai landasan hukum pengangkatan perangkat desa dalam menjalankan fungsi admimistrasi pemerintahan desa , akhirnya musyawarah desa dengan suara bulat menyetujui Raperdes SOTK menjadi Perdes SOTK,” ujarnya selepas acara.

Lanjut Suriadi, setelah disetujui Perdes SOTK oleh pihak Pemkab Inhil dan tercatat kedalam lembar desa, baru setelah itu akan akan diadakan tahapan seleksi penerimaan perangkat desa baru.

“ini penting karena penjelasan yang kami peroleh dari pemerintah Inhil melalui pihak P3DK nantinya terkait dengan penggajian perangkat desa yang masih diperbantukan serta penerimaan perangkat desa baru yang sudah berlaku ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2015,” jelas Kades yang belum genap setahun menjabat ini.

Rusdi, Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Tekulai Hilir menyambut baik langkah yang dilakukan pihak pemerintahan desa Tekulai Hilir untuk segera merampungkan Raperdes SOTK dan dibahas bersama menjadi Perdes SOTK.

raperdes peserta tkl

Warga dan tokoh masyarakat yang turut hadir dalam musyawarah desa pembahasan Raperdes SOTK desa Tekulai Hilir. Foto : (Anjar/Riauposting.com).

“Musyawarah desa adalah bentuk implementasi demokrasi. Dengan disahkan Raperdes SOTK menjadi Perdes SOTK tahun 2016, kita berharap pihak pemerintahan desa Tekulai Hilir dapat mengoptimalkan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan desa melalui perangkat desa yang definitif agar terlaksana pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat desa secara lebih optimal,” ucapnya.

Selain dihadiri ketua BPD, Acara musyawarah desa yang membahas Raperdes SOTK dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan dan beberapa warga desa Tekulai Hilir.

Apa tanggapan Anda?

argumen pembaca

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas