Internasional

Penutupan Sekolah, Respon Kudeta Turki yang Kebablasan

PEMERINTAH Turki di bawah kepemimpinan Tayyip Erdogan mengeluarkan keputusan untuk menutup 1.043 sekolah, 1.229 yayasan, 35 institusi medis, 19 perkumpulan dan 15 universitas yang disebut-sebut berafiliasi dengan Fethullah Gulen, tokoh yang dinyatakan oleh Pemerintah Turki sebagai aktor intelektual di balik kudeta berdarah, Jumat (15/7/2016) lalu. Bagi Indonesia, imbauan penutupan sejumlah sekolah tersebut tentu bukan hal mudah untuk diikuti. Pasalnya, RI didirikan dengan semangat perpolitikan yang demokratis, bebas-aktif.

Di Indonesia setidaknya terdapat 9 sekolah yang disebut-sebut berkaitan dengan Feto (Fethullah Terorist Organization), sebutan sepihak Pemerintah Turki terhadap setiap badan dan lembaga yang berhubungan dengan Fethullah Gulen. Bersama Indonesia, sekolah-sekolah di Yordania, Azerbaijan, Somalia dan Niger juga diminta untuk ditutup.

Saya menilai, respon Pemerintah Turki atas kudeta yang terjadi hingga menyentuh urusan dalam negeri negara lain merupakan tindakan yang kebablasan. Apalagi, ribuan lembaga yang dituding berafiliasi dengan Feto adalah lembaga-lembaga sosial dan pendidikan yang tentu saja mendapatkan kontrol yang ketat dari pemerintah setempat, termasuk Indonesia. Permintaan Turki yang disampaikan melalui rilis terbuka kedutaan mereka secara spontan menempatkan tuduhan ‘teroris’ pada sistem pendidikan. Sekali lagi, ini benar-benar kebablasan.

Untungnya, Pemerintah RI dengan cepat menolak permintaan tersebut. Penutupan lembaga pendidikan dalam kasus ini hanya dapat dilakukan jika memang lembaga-lembaga itu terbukti terlibat kegiatan teroris atau menciptakan mindset teroris. Sementara latar kerjasama antar lembaga yang mungkin berafiliasi dengan Gulen adalah legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab imbauan ini dengan ketegasan yang saya acungi jempol. “Tentunya kita tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapapun,” ujarnya melalui laman setkab.go.id. Pramono menyatakan, urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia, karena kedaulatan itu penting bagi Indonesia.

Sikap tegas Indonesia juga disampaikan oleh Kementeriaan Luar Negeri (Kemenlu) RI. “Indonesia tidak pernah ikut campur dalam masalah dalam negeri negara lain,” terang Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir. “Sekolah-sekolah di Indonesia ada di bawah hukum dan aturan Indonesia.”

Jawaban atas imbauan Turki tersebut sekaligus memperlihatkan respon Indonesia terhadap negara yang menyebut dirinya sebagai mitra strategis. Hubungan bilateral kedua negara kiranya tetap harus memperhatikan kedaulatan negara mitra. Tentu kiranya birokrat papan atas Turki juga menyadari hal ini.

Apa tanggapan Anda?

argumen pembaca

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas