Headline Rohul

Buang Limbah Tanpa Izin, PT SJI Terancam Dikenakan Sanksi Pidana dan Denda

Anggota DPRD Rohul, Abdul Masykur saksikan Petugas Dinas LH Rohul ambil Sampel Limbah PKS PT SJI Nusa Coy
Anggota DPRD Rohul, Abdul Masykur saksikan Petugas Dinas LH Rohul ambil Sampel Limbah PKS PT SJI Nusa Coy

Anggota DPRD Rohul, Abdul Masykur saksikan Petugas Dinas LH Rohul ambil Sampel Limbah PKS PT SJI Nusa Coy

KEPENUHAN – Dari peninjauan lokasi dan fakta lapangan terhadap pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sumber Jaya Indah (SJI) Nusa Coy yang beroperasi di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan, Rabu (4/1/2017) petang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu menyatakan PKS PT SJI Nusa Coy terancam dikenakan sanksi pidana dan denda, karena diduga telah melakukan pencemaran dan membuang limbah cair tanpa memiki izin.

“ Dilihat fakta lapangan, dua sanksi bisa dikenakan kepada PKS PT SJI Nusa Coy, pertama ancaman pidana karena diduga melakukan pencemaran dan ancaman pidana membuang limbah cair tanpa izin dan denda Karena sampai saat ini, PKS PT SJI Nusa Coy belum memiliki izin pembuangan limbah cair ke perairan sungai,” ungkap Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Rohul Muzayyinul Arifin didampingi Kepala Laboratorium Dinas LH Rohul Nasukha SP kepada wartawan, Rabu (5/1/2017) petang, usai meninjau lapangan dan mengambil tiga titik sampel air dan pembuangan limbah cair PKS PT SJI Nusa Coy di Desa Ulak patian Kecamatan Kepenuhan.

Menurutnya, mengenai izin pembuangan limbah cair pada prinsipnya, PT SJI Nusa Coy sebelumnya telah mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah termasuk juga rencana PT SJI untuk land aplikasi.

Namun karena belum memenuhi persyaratan, maka harus seleksi atau pengujian terlebih dahulu limbah cair nya. “ Itu dasar kita untuk mengeluarkan izin pembuangan limbah cair. Awalnya PT SJI Njusa Coy menginginkan izin pembuangan limbah ke badan air atau ke sungai dan berencana limbah diamfaatakn untuk perkebunan kelapa sawit. Tapi sampai sekarang, mereka belum memenuhi persyaratan jadi pemerintah daerah belum memberikan izin pembuangan limbah cair,” terangnya.

Perbincangan petugas Dinas LH Rohul dan anggota DPRD Rohul, Abdul Masykur dengan Manager PKS PT SJI Nusa Coy tentang pencemaran limbah

Perbincangan petugas Dinas LH Rohul dan anggota DPRD Rohul, Abdul Masykur dengan Manager PKS PT SJI Nusa Coy tentang pencemaran limbah

Dijelaskannya, persyaratan untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair itu, sebenarnya terlebih dahulu melakukan seleksi pada limbah tersebut, apakah limbah itu memenuhi baku mutu atau tidak.

“ Kalau dilihat dengan kondisi sekarang ini, kita yakin limbahnya belum memenuhi baku mutu. Jadi kalau tidak memenuhi baku mutu mereka (PT SJI) tidak boleh membuang limbah ke aliran sungai. Dan itu kita saksikan, rembesan kolam limbah mengalir ke parit yang mengalir sampai ke sungai,” tegasnya.

Disinggung tentang 4 dari 10 kolam yang difungsikan oleh PKS PT SJI Nusa Coy untuk pengelolaan limbah cair kelapa sawit,  Muzayyinul mengatakan, seharusnya PKS PT SJI Nusa Coy harus memfungsikan seluruh kolam yang ada, tempat pembuangan limbah cair, agar tidak terjadi keluar dan mencemari sungai.

“ Sekarang PT SJI Nusa Coy, pada prinsipnya sudah mempunyai izin amdal atau lingkungan, tetapi dalam izin lingkungan itu mereka harus mengurus izin-izin yang lain seperti, izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup),” ujarnya.

Diantaranya, ada izin pembuangan air limbah, baik pembuangan ke sungai atau dimamfaatkan oleh perusahaan. Namun sampai sekarang, perusahaan  belum memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izinnya.

Apakah dengan belum mengantongi izin pembungan limbah, PKS PT SJI Nusa Coy telah melanggar aturan dan perundang-undangan yang ada, ia menegaskan, tindakan yang dilakukan PT SJI Nusa Coy ini sudah salah.

Karena perusahaan belum melengkapi izin yang semestinya harus dipenuhi, tetapi sudah beroperasi.’’Seharusnya, limbah yang dibuang keperairan atau ke lingkungan itu harus dipantau atau dianalisis di laboratorium. Makanya hari ini kita ambil empat titik sampel, kalau tidak memenuhi persyaratan berarti PT SJI Nusa Coy sudah melanggar aturan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH,’’ jelasnya.

Muzayyinul kembali menegaskan, bilamana nantinya dari hasil laboratorium sampel air dan limbah yang diambil itu, perusahaan terbukti melakukan pencemaran, maka jelas perusahaan akan diberi sanksi. Baik sanksi pidana dan denda (tanpa menjelaskan secara rinci). Kalau terbukti melakukan pencemaran artinya bila dicek air sungai, jika melebihi baku mutu sesuai PP Nomor 82 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran air. Asal melebihi baku mutu, perusahaan berarti telah mencemari sungai Batang Lubuh di Ulak Patian.

Apa tanggapan Anda?

argumen pembaca

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas