Nasional

Untuk Majukan Desa Kemendes Butuh Rp14,8 T, DPR Hanya Sepakati Rp 4,8 T

Kemendes PDTT Bahas Anggaran.1
Kemendes PDTT Eko Sandjojo dalam raker pembahasan anggaran dengan komisi V DPR. Foto: (Kemendesa.go.id)

JAKARTA – Dalam upaya mengentaskan  daerah tertinggal tahun 2017, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp14,8 Triliun (T).

Namun jumlah pagu anggaran yang di usulkan Kemendes PDTT ke DPR realisasinya jauh dari yang diharapkan. Komisi V DPR RI menyepakati alokasi anggaran untuk Program Kemendes PDTT tahun 2017 hanya sebesar Rp 4,8 T.

Meski demikian, Mendes PDTT Eko Sandjojo mengatakan, dengan alokasi anggaran yang minim tersebut, tidak akan terjadi penurunan semangat untuk mengentaskan daerah tertinggal. Dia pun mengaku telah menyiapkan strategi dengan bekerjasama dengan 17 Kementerian lain.

“Semua masukan dari Komisi V akan di follow up. Kita akan bekerjasama dengan kementerian lain, karena pada dasarnya kementerian lain fokusnya juga di desa. Desa-desa akan kita gerebek agar bagaimana desa-desa ini bisa fokus pada satu produk,” ujar Mendes Eko seperti dikutip dari situs Kemendesa.go.id, Rabu (26/10/2016).

Untuk diketahui, berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, besaran pagu Kemendes PDTT Tahun 2017 sebesar Rp5 Triliun. Namun, setelah melalui proses Raker RDP Komisi V DPR RI dan melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah pada 17 Oktober 2016 lalu, alokasi anggaran Kemendes PDTT mengalami perubahan menjadi Rp4,8 Triliun. Adapun selisih perubahan alokasi anggaran tersebut sebesar Rp202,4 Miliar.

Sesuai dengan RPJM 2015-2019, pemerintah sendiri menargetkan sedikitnya dapat mengentaskan 80 kabupaten tertinggal, mengurangi desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa, dan meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Terkait hal tersebut, Menteri Eko mengatakan hal utama yang harus dibangun dalam membangun desa adalah rasa optimis masyarakat dan seluruh stakeholder bangsa. Menurutnya, rasa optimis bersama menjadi kunci agar pembangunan daerah tertinggal dapat segera terselesaikan.

“Untuk itu saya minta kerjasama dari komisi V untuk membantu menanamkan rasa optimisme tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena mengaku prihatin dengan minimnya jumlah anggaran yang diberikan tersebut. Ia berpendapat, anggaran seharusnya mengalami kenaikan bukan justru sebaliknya.

“Hal-hal yang menyangkut keseimbangan wilayah harus benar-benar kita perhatikan. Kita juga harus melihat secara utuh daerah-daerah mana yang akan dijadikan prioritas,” ujarnya.

Editor : Anjar

Apa tanggapan Anda?

argumen pembaca

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas