Headline Rohul

Pemkab Rohul Gelar FKP, Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBD Rohul Terintegrasi

Sekda Rohul, Ir Damri Harun buka FKP di aula kantor Bappeda
Sekda Rohul, Ir Damri Harun buka FKP di aula kantor Bappeda

Sekda Rohul, Ir Damri Harun buka FKP di aula kantor Bappeda

PASIRPENGARAIAN – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, melalui Bappeda Rohul menggelar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor Bappeda Rohul, Selasa (28/2/2017) pagi.

Dalam acara tersebut dihadiri, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Ketua Komisi II DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST, Komisi IV DPRD Rohul  Wahyuni SSos MSi, Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP MIp, para kepala OPD, Camat, Pimpinan Perbankan, Tokoh Masyarakat, Insan Pers dan seluruh stakeholder pembangunan Rohul.

Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP MIp menyebutkan, FKP Rohul yang dilaksanakan ini, merupakan penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2018. Tujuannya, tidak lain untuk menjaring aspirasi dan harapan dari para pemangku kepentingn terhadap prioritas sasaran pembangun Rohul yang telah ditetapkan dalam visi misi kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih yang termuat didalam RPJMD Rohul 2016-2021.

“ Masukan dan saran dari pemangku kepentingan terhadap RKPD 2018, nantinya akan menjadi pedoman Rencana Kerja OPD. FKP ini, mempertegas, rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018. Tentunya saran, masukan dan rumusan awal terhadap RKPD 2018, yakni membangun desa menata kota dan menumbuh kembangan ekonomi masyarakat menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Rohul,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Ir Damri Harun mengingatkan kepada pemerintah desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul, dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan anggaran hingga pertanggungjawabannya harus mengacu kepada aturan yang berlaku.

“ Kedepannya seluruh OPD tak boleh lagi mengabaikan perencanaan untuk penggunanan anggaran daerah. Dalam artian, bagaimana anggaran daerah itu dikelola dengan baik dan benar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Damri menambahkan, bahwa penyusunan perencanaan yang dimaksud, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang kabupaten. Bahwasanya hasil dari musrenbang itulah yang akan dituangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rohul tahun 2018.

“ Jadi, apa yang dihasilkan didalam musrenbang desa, kecamata, kabupaten, itulah yang dituangkan ke dalam RKPD, yang menjadi pedoman dalam penusunan KUA PPAS dan RAPBD Rohul 2018 mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menyusun perencanaan terhadap penggunaan anggaran daerah harus jelas dan berpedoman kepada aturan yang berlaku. Makanya, konsep awal penyusunan RKPD tahun 2018 dalam acara FKP Rohul ini, telah dibuat kerangka acuan.

Dengan meminta masukan seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan Rohul. Karena dari pelaksanaan FKP, ada masukan timbal balik yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena RKPD Rohul itu menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Damri mengatakan, berdasarkan kesekapakatan bersama Pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016 lalu, terhadap rencana aksi program pemberantasan korupsi terintergrasi, telah diberi arahan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawanan pengunaan APBD, harus terinterasi dan itu akan dituangkan kedalam bentuk e-planing hingga e Monev (monitoring dan evaluasi).

“ Semuanya itu harus masuk kedalam sistem aplikasi pencegahaan korupsi e-planing, e-budgeting hingga Monev. Itu dipantau oleh KPK. Itu semua terintegrasi keseleluruhannya, membuka e planning tergambar sampai pertanggungjawaban. Untuk 2017 sudah dimulai,” tuturnya.

Sekda menegaskan,  untuk perencanaan program kegiatan dingatkan kepada OPD Rohul tidak ada lagi yang menyusul dibekalangan hari. Karena sudah masuk kedalam sistem aplikasi pencegahan korupsi e-planing hingga monev.

“ Bappeda Rohul sudah buat sistim perencanaan itu, dimana seluruh perencanaan anggaran harus tertuang. Setiap pembahasan perencanaan anggran, harus ada dokumentasi, visual, catatan dan sebgainya harus ada nutulennya hingga terintegrasinya perencanaan anggraan kedalam aplikasi e planning. Perencanana harus terdokumentasi dengan benar sesuai aturan yang ada,” jelasnya.

Damri mengatakan penyusunan RKPD Rohul 2018, mengacu perencanaan Pusat, Provinsi dan daerah. Harus ada kolerasi, dengan RPJM Nasional, RPJP, RPJM Daerah, RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD Rohul harus terintegrasi.

Apa tanggapan Anda?

argumen pembaca

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas